Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya

Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.

 

PERDES NO.8 TAHUN 2020

Administrator 02 Juni 2021 10:59:43 Peraturan Desa

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DESA SEMITAU HULU

NOMOR 8 TAHUN 2020

 

TENTANG

 

PENGELOLAAN PASAR DESA SEMITAU HULU

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMITAU HULU

 

Menimbang

:

a.     Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;

b.     Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;

c.     Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Mengingat

:

1.      Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

6.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;

7.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

9.      Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN  PERMUSYAWARATAN DESA SEMITAU HULU

Dan

KEPALA DESA SEMITAU HULU

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN DESA SEMITAU HULU TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA SEMITAU HULU

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dasar Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Desa adalah Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
  2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
  3. Kepala Desa Semitau Hulu adalah Kepala Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
  4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentigan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
  7. Musayawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masayrakat ayng di selenggarakan oleh Badan Permusawarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
  8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusawarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan/atau yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
  10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemeritah Desa yang dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
  12. Pungutan Desa adalah pungutan desa sebagai sumber pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Desa untuk kepentingna orang pribadi atau badan usaha;
  13. Pasar Desa adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi,sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat

 

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini di bentuk Pasar Desa Semitau Hulu dengan :

  • Nama Pasar Desa : Pasar Cempaka dan Pasar Arwana
  • Pasar sebagaimana tersebut huruf a berkedudukan di wilayah Dusun Arwana Desa Semitau Hulu Rt 002 Rw 001 diatas tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
  • Kegiatan jual beli dipasar sebagaimana tersebut huruf a, dilaksanakan setiap hari

 

Pasal 3

Pembentukan Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

  1. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
  2. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
  3. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
  4. Menciptakan lapangan kerja masyarakat perdesaan;
  5. Mengambangkan pendapatan Pemerintah Desa;
  6. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
  7. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi dipasar.

 

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dibiayai dari :

  1. Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBDes);
  3. Bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan Pusat serta
  4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di dasarkan atas prinsip :

  1. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
  2. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
  3. Mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
  4. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

 

Pasal 6

  • Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, dan Pihak lain yang tidak mengikat di serahkan kepada Pemerintah Desa;
  • Penyerahan Pasar Desa yang sudah dibangun sebagaimana di maksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.

 

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 7

  • Pengelolaan Pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Semitau Hulu
  • Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa;
  • Pemerintah Desa Semitau Hulu dapat menunjuk BUMDes untuk mengelola Pasar Desa.

Pasal 8

  • Penunjukan pengelolaan pasar desa serta susunan organisasinya di tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
  • Penunjukan pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangan aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan akuntable serta profesionalisme.

 

BAB V

PEREKRUTAN PEDAGANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 9

Perekrutan pedagang Pasar desa di utamakan adalah warga masyarakat Desa Semitau Hulu dan warga diluar Desa Semitau Hulu yang sudah berjualan sejal lama.

Pasal 10

  • Pedagang Pasar Desa Semitau Hulu berhak :
  1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkwalitas;
  2. Berpartisipasi dalam kegiatan maupun proses pengembilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan pasar desa;
  3. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar desa;
  4. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar;
  5. Memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi dan pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.
  • Kewajiban pedagang pasar adalah :
  1. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar desa;
  2. Menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
  3. Membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengeloolaan pasar lainnya;
  4. Mematuhi ketentuan penggunaan tempat dipasar;
  5. Mematuhi ketentuan peraturan perundan-undangan lainnya.
  • Larangan pedagang pasar desa adalah :
  1. Memiliki lebih dari 1 (satu) tempat usaha dalam pasar;
  2. Merombak,menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
  3. Menjual, memindah tangankan tempat usaha didalam pasar;
  4. Melakukan jenis usaha yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
  5. Melakukan perbuatan asusila didalam pasar.

 

 

 

 

 

BAB VI

PUNGUTAN DAN RETRIBUSI PASAR DESA

Pasal 12

Pungutan pasar desa serta Retribusi pasar desa selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu.

 

BAB VII

KEUANGAN PASAR DESA

Pasal 13

  • Pendapatan Pasar Desa bersumber dari pungutan/retribusi dan hasil pendapatan lainnya;
  • Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
  • Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko/kios, los dan tenda serta pengelolaan parkir.

 

Pasal 14

  • Pendapatan pasar desa digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan pasar desa serta mengalokasikan minimal 2,5% untuk kegiatan sosial desa;
  • Apabila pengalolaan pasar desa dilakukan oleh BUMDes, maka pendapatan pasar desa digunakan untuk pengelolaan, pengembangan pasar desa dan digunakan untuk pengembangan unit usaha BUMDes serta mengalokasikan minimal 2,5% untuk kegiatan sosial desa.

 

Pasal 15

  • Kepemilikan toko/kios, los dan tenda dengan sistem sewa;
  • Perjanjian sewa-menyewa dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa sewa berikutnya;
  • Besarnya nilai sewa dan teknis pembayaran sewa diatur pada pasal 12

 

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 16

  • Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa;
  • Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

 

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAGIAN KESATU

PEMBINAAN

Pasal 17

  • Bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pasar desa berupa:
  1. Melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
  2. Melakukan pelatihan bagi pengelolaan pasar desa; dan
  3. Melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga;

 

  • Camat melakukan pembinaan berupa:
  1. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa, dan
  2. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.
  • Kepala desa melakukan pembinaan berupa:
  1. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pengembangan pasar desa;
  2. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
  3. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa yang baik dan profesional.

 

BAGIAN KEDUA

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan pengelolaan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan mulai dari tingkat desa yaitu BPD, Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/kota dan seterusnya.

 

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa Semitau Hulu ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

 

Di tetapkan di               : Semitau Hulu

Pada Tanggal                : 19 Februari 2020

 

KEPALA DESA SEMITAU HULU

 

 

 

 

      SAJULIARTO

 

 

Di Undangkan di Semitau Hulu

Pada Tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DESA SEMITAU HULU

 

 

 

AGUS SABRI

LEMBARAN DESA SEMITAU HULU TAHUN 2020 NOMOR 8

 

 

 

 

 

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

SEKRETARIS DESA KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN KASI PEMERINTAHAN KAUR KEUANGAN KAUR UMUM DAN KETATAUSAHAAN KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DUSUN ARWANA KEPALA DUSUN JON PARASUM

Sinergi Program

Website Pemda Kapuas Hulu Website Pemprov Kalbar
Website Kemendagri Website Kemendes

Peta Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung