Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya

Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.

 

PERDES NO13 TAHUN 2019

Administrator 02 Juni 2021 10:56:31 Peraturan Desa

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DESA SEMITAU HULU

NOMOR 13 TAHUN 2019

 

TENTANG

 

PELARANGAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI JAMBAN SUNGAI

DI WILAYAH DESA SEMITAU HULU

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMITAU HULU

 

Menimbang

:

a.     Bahwa dalam rangka meningkatkan tata cara dan perilaku masyarakat dalam pemberdayaan pola hidup bersih dan sehat serta perlu memberikan pelarangan tehadap Pola hidup Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Jamban ;

b.     Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pelarangan Buang Air Besar Sembarangan di Jamban di wilayah Desa Semitau Hulu.

Mengingat

:

1.      Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.      Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

6.      Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

7.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

9.      Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN  PERMUSYAWARATAN DESA SEMITAU HULU

Dan

KEPALA DESA SEMITAU HULU

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN DESA SEMITAU HULU TENTANG PELARANGAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI JAMBAN SUNGAI DI WILAYAH DESA SEMITAU HULU

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
  2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
  3. Kecamatan adalah Kecamatan
  4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Semitau Hulu
  5. Desa adalah Desa Semitau Hulu
  6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Semitau Hulu.
  7. Perangkat Desa selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa
  8. Badan Permusyawaratan      Desa     selanjutnya      disingkat     BPD    adalah     Badan Permusyawaratan Desa Semitau Hulu.
  9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah upaya menciptakan kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku untuk membantu masyarakat mengenali dan mengetahui masalahnya sendiri, dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara- cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan
  10. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau
  11. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kebenaran informasi atas laporan yang disampaikan serta memberikan pernyataan  atas  keabsahan dari laporan
  12. Pelarangan Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak berperilaku buang air besar sembarangan di Jamban yang berpotensi menyebarkan

 

 

 

 

BAB II

PENYELENGGARAAN PELARANGAN BUANG AIR BERSIH SEMBARANGAN (BABS)

 

Pasal 2

Perilaku Pelarangan BABS sebagaimana dimaksud  di wujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

  1. membudayakan perilaku buang air besar secara sehat yang dapat  memutuskan alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;
  2. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan; dan
  3. mendorong terlaksananya Stop BABS di desa melalui gerakan membangun jamban keluarga secara mandiri dengan kewajiban:
    1. setiap rumah wajib memiliki WC
    2. setiap orang wajib buang air besar pada WC di rumah masing-masing.

 

BAB III

PEMICUAN PELARANGAN BABS DI JAMBAN

Pasal 3

  • Dalam menyelenggarakan Pelarangan BABS di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pemicuan kepada
  • Pemicuan sebagaimana   dimaksud  pada  ayat      (1)   dilaksanakan     oleh    tenaga kesehatan,     kader    kesehatan,     relawan    dan/ atau     masyarakat     yang    memiliki pengetahuan/ kecakapan mengenai BABS.
  • Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
    1. merencanakan perubahan perilaku;
    2. memantau terjadinya perubahan perilaku;
    3. mengevaluasi hasil perubahan perilaku; dan
    4. memonitoring kelanjutan perubahan

 

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

 

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Pelarangan BABS di desa, masyarakat berhak:

  1. memperoleh informasi mengenai rencana program/ kegiatan penyelenggaraan Pelarangan BABS di desa;
  2. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
  3. mengikuti atau     berperan      serta     dalam     perumusan      kebijakan,     pengelolaan, pelaksanaan dan/ atau penyelenggaraan Pelarangan BABS di

 

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Pelarangan BABS di desa, masyarakat wajib:

  1. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program/ kegiatan penyelenggaran Pelarangan BABS di desa;
  2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pelarangan BABS di desa; dan
  3. menjaga keberlanjutan penyelenggaraan program/ kegiatan Pelarangan BABS di

 

BAB V TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DESA

Pasal 6

  • Demi mendukung penyelenggaraan Pelarangan BABS di desa, pemerintah desa bertanggung jawab dalam:
    1. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
    2. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
    3. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
    4. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan Pelarangan BABS;

 

 

 

 

 

  • Untuk mendukung penyelenggaraan Pelarangan BABS di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa berperan:
    1. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan Pelarangan BABS;
    2. melakukan koordinasi     lintas     sektor    dan    lintas     program     dalam    rangka pengembangan penyelenggaraan Pelarangan BABS;
    3. melakukan pemantauan dan
  • Dalam mendukung penyelenggaraan Pelarangan BABS di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah desa dapat melibatkan tenaga ahli, institusi pendidikan, institusi keagamaan,                      swasta,     dan    lembaga     mitra/ pihak    ketiga lainnya.

 

 

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadapa Pelarangan BABS di Jamban Sungai dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan mulai dari tingkat desa yaitu BPD, Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/kota dan seterusnya.

 

BAB X

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa Semitau Hulu ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

 

Di tetapkan di             : Semitau Hulu

Pada Tanggal              : 2 Juli 2019

 

KEPALA DESA SEMITAU HULU

 

 

 

 

      SAJULIARTO

 

 

Di Undangkan di Semitau Hulu

Pada Tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DESA SEMITAU HULU

 

 

 

AGUS SABRI

LEMBARAN DESA SEMITAU HULU TAHUN 2020 NOMOR 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

SEKRETARIS DESA KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN KASI PEMERINTAHAN KAUR KEUANGAN KAUR UMUM DAN KETATAUSAHAAN KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DUSUN ARWANA KEPALA DUSUN JON PARASUM

Sinergi Program

Website Pemda Kapuas Hulu Website Pemprov Kalbar
Website Kemendagri Website Kemendes

Peta Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung