Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya

Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.

 

PERDES NO.2 TAHUN 2021

Administrator 02 Juni 2021 10:50:28 Peraturan Desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA SEMITAU HULU

KABUPATEN KAPUAS HULU

 

 

 

 

 

PERATURAN  DESA  SEMITAU HULU

KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU

                              

NOMOR 2 TAHUN 2021

 

 

T E N T A N G

 

 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH

DESA SEMITAU HULU

 

 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN YANG  MAHA  ESA

 

 

KEPALA  DESA  SEMITAU HULU

 

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 (ayat 2)  Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Semitau Hulu;

 

 

Mengingat:

1.         Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

 

2.         Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 

3.         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

4.         Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

 

5.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

 

6.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

 

7.         Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulusebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

 

8.         Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMITAU HULU

dan

KEPALA  DESA SEMITAU HULU

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEMITAU HULU

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.
  2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan Kerja.
  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
  7. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
  8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
  9. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa.
  10. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
  11. Pelaksana Teknis adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  12. Pelaksana kewilayahan adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayaan dan dijabat oleh Kepala Dusun.

 

Pasal 2

 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

  1. kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. tertib penyelenggara pemerintahan, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;
  3. tertib kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
  4. keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  6. profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. efektivitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa;
  9. efisiensi, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
  10. kearifan local, yaitu asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
  11. keberagaman, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu; dan
  12. partisipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

 

 

 

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA SEMITAU HULU

 

Pasal 3

 

  • Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
  • Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  1. Sekretaris Desa;
  2. Pelaksana Kewilayahan; dan
  3. Pelaksana Teknis;
  • Perangkat  Desa    sebagaimana     dimaksud    pada    ayat     (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala  Desa.

 

 

Pasal  3

 

 

  • Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  2 ayat   (2) huruf  a   dipimpin   oleh  Sekretaris   Desa   dibantu   unsur  staf Sekretariat  Desa yang   bertugas  membantu  Kepala   Desa   dalam bidang administrasi pemerintah
  • Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) uru
  • Bidang 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
  2. Urusan Keuangan
  3. Urusan Perencanaan
  • Masing-masing  urusan   sebagaimana dimaksud  pada  ayat   (3) dipimpin oleh Kepala Uru

 

 

Pasal 4

 

( 1)    Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)  huruf b  merupakan unsur  pembantu  Kepala  Desa  sebagai satuan tugas kewilayahan dan dijabat oleh Kepala Dusun.

(2)    Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Jumlah Dusun dalam 1  (satu) Desa ditentukan secara proporsional antara  Pelaksana  Kewilayahan yang  dibutuhkan  dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, goegrafis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

 

Pasal 5

(1)     Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2)    Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pad ayat ( 1) terdiri atas 2 (dua)  seksi.

 

 

 

  • Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  terdiri atas:
  1. a. Seksi Pemerintahan;  dan
  2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

(4)    Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  dipimpin oleh Kepala Seksi.

 

 

 

Pasal 6

 

  • Bagan  organisasi   Pemerintah   Desa    sebagaimana   tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa  in
  • Pembentukan Susunan Organisasi  dan   Tata   Kerja  Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati.

 

 

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Bagian Kesatu

Kepala Desa

 

Pasal  7

 

 

( 1)     Kepala  Desa  bertugas   menyelenggarakan  Pemerintahan   Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyakatan Desa, dan  pemberdayaan masyarakat Desa.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala  Desa  berwenang :

 

  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
  4. menetapkan Peraturan Desa;
  5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa  serta mengintegrasikannya agar  mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya  kemakmuran masyarakat Desa;
  9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  15. melaksanakan wewenang lain  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
  1. mengusulkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  3. menerima penghasilan tetap  setiap  bulan,  tunjangan  dan penerimaan lainnya yang sah,  serta mendapat jaminan kesehatan;
  4. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  5. memberikan mandat   pelaksanaan   tugas   dan    kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

 

  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar  Negara   Republik  Indonesia   Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. melaksanakan prinsip   tata    Pemerintahan    Desa   yang akuntabel, transparan profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari  kolusi, korupsi dan nepotisme;
  7. menjalin kerjasama    dan    koordinasi     dengan    seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  8. menyelenggarakan administrasi   Pemerintahan   Desa  yang baik;
  9. mengelola keuangan dan aset Desa;
  10. melaksanakan urusan   pemerintahan   yang  menjadi kewenangan Desa;
  11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  13. membina dan melestarikan nilai   sosial budaya  masyarakat Desa;
  14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan  melestarikan lingkungan hidup; dan
  16. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

 

 

 

Pasal  8

 

 

 

Dalam    melaksanakan    tugas,   kewenangan,   hak    dan    kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7, Kepala Desa wajib  :

  1. menyampaikan laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
  2. menyampaikan laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
  3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
  4. memberikan dan/ atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan  secara  tertulis  kepada  masyarakat  Desa setiap akhir tahun anggaran.

 

 

Pasal 9

Kepala  Desa dilarang :

  1. merugikan kepentingan umum;
  2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,  dan/atau golongan tertentu
  3. menyalahgunakan wewenang,   tugas,   hak,   dan/atau kewajibannya;
  4. melakukan tindakan  diskriminatif terhadap  warga   dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  6. melakukan kolusi, korupsi,  dan   nepotisme,  menerima  uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang  akan dilakukannya;
  7. menjadi pengurus partai politik;
  8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  9. merangkap jabatan   sebagai  ketua  dan/ atau   anggota BPD, anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan   Daerah   Republik  Indonesia,   Dewan    Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Kota,   dan jabatan  lain   yang   ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan;
  10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
  11. melanggar sumpah/janjijabatan; dan
  12. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh)  hari kerja berturut- turut  tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawab;

 

 

Bagian Kedua

Sekretaris  Desa

 

Pasal 10

 

  • Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya.

 

  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi meliputi:
  1. penyusunan kebijakan Pemerintah Desa
  2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya;
  3. pemberian pelayanan umum;
  4. pengelolaan keuangan dan aset Desa;
  5. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
  6. pengendalian semua kegiatan Pemerintahan Desa;
  7. penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
  8. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
  9. pengelolaan informasi Desa.

 

  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretraris Desa bertugas :
  1. menyusun produk hukum Desa;
  2. mengundangkan produk hukum Desa;
  3. menyusun Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan   Desa (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Desa;
  4. melakukan koordinasi pelaksanaan  tugas  perangkat  desa lainnya;
  5. memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  6. memberikan pelayanan administrasi;
  7. melakukan penatausahaan keuangan desa;
  8. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) ;
  9. menginventarisir dan mengelola asset Desa;
  10. mengumumkan informasi Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
  11. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan musyawarah Desa; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

 

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

 

Pasal 11

 

  • Kepala Seksi   Pemerintahan  bertugas  membantu  Kepala   Desa dalam pelaksanaan tugas operasional bidang Pemerintahan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan;
  2. menyusun rancangan regulasi Desa;
  3. pembinaan masalah pertanahan;
  4. pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
  5. pelaksanaan upaya           perlindungan         masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;  dan
  6. pengelolaan Profil Desa.
  • Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi sebagai berikut :
  1. mencatat dan menginventarisir dokumen kependudukan;
  2. mencatat dan  menginventarisir data  kependudukan  dan perubahannya;
  3. mencatat dan   menginventarisasi  luas,    peruntukan   dan pemanfaatan tanah di Desa serta perubahannya;
  4. mencatat dan  menginventarisasi pelaksanaan  kerja   sama Desa;
  5. mencatat dan  menginventarisasi   hasil  Pemilu,   Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang  diberikan oleh Pimpinan.

 

 

 

Bagian Keempat

Seksi  Kesejahteraan dan  Pelayanan

 

Pasal  12

  • Kepala Seksi  Kesejahteraan dan  Pelayanan bertugas membantu Kepala  Desa  dalam pelaksanaan tugas operasional bidang Kesejahteraan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  2. pembangunan bidang pendidikan;
  3. pembangunan bidang kesehatan;
  4. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,  lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan  karang taruna;
  5. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak  dan  kewajiban masyarakat;
  6. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
  7. melestarikan nilai sosial budaya masyarakat keagamaan dan ketanagakerjaan.

 

  • Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi  Pembangunan bertugas :
  1. mencatat dan menginventarisasi permasalahan  pendidikan masyarakat di Desa;
  2. menyiapkan bahan untuk  kepentingan  perencanaan peningkatan pendidikan;
  3. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kesehatan masyarakat di Desa;
  4. menyiapkan bahan  untuk  kepentingan  perencanaan peningkatan kesehatan;
  5. mencatat dan menginventarisasi permasalahan  kemiskinan masyarakat di Desa;
  6. menyiapkan bahan  untuk  kepentingan  perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan;
  7. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, Pemuda dan  Olahraga serta wisata di Desa;
  8. menyiapkan bahan  untuk  kepentingan  perencanaan peningkatan kebudayaan, Pemuda dan  Olahraga serta wisata;
  9. melaksanakan kegiatan keagamaan; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

 

 

 

 

Bagian Kelima

Urusan Umum dan Ketatausahaan

Pasal 13

 

 

  • Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris  Desa  dalam Urusan  Umum dan  mengkoordinasilan Ketatausahaan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertugas:
  1. melaksanakan urusan ketatausahaan   seperti  tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi;
  2. penataan administrasi perangkat Desa;
  3. penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
  4. penyiapan rapat;
  5. pengadministrasian aset;
  6. inventarisasi;
  7. perjalanan dinas; dan
  8. pelayanan umum.
  9. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  10. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
  11. penyusunan laporan.

 

Bagian Keenam

Urusan Perencanaan

Pasal 14

 

  • Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris  Desa  dalam Urusan  Perencanaan dan  mengkoordinasikan urusan Pembangunan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Urusan Perencanaan bertugas:
  1. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)
  2. mengelola dan mengarsipkan dokumen perencanaan yaitu RPJMDes dan RKPDes, serta dokumen Laporan Kegiatan pemerintah desa semester dan tahunan
  3. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APBDes semester dan tahunan
  4. Mempersiapkan bahan-bahan dan materi serta menyusun rencana kebutuhan Kebijakan teknis diBidang Perencanaan
  5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Desa.

 

Bagian Ketujuh

Urusan Keuangan

Pasal 15

 

  • Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris desa dalam urusan keuangan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Keuangan bertugas :
  1. pengurusan administrasi keuangan;
  2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  3. verifikasi administrasi keuangan; dan;
  4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

 

 

 

Bagian Ketujuh

Kepala Dusun

 

Pasal 15

 

  • Kepala Dusun bertugas membantu tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. pembinaan ketenteraman dan ketertiban,  pelaksaan  upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah;
  2. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  3. melaksanakan pembinaan    kemasyarakatan     dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  4. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang  kelancaran  penyelenggaraan pemerintahan  dan pembangunan.
  • Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun bertugas :
  1. membantu pelaksanaan   Pemerintahan   Desa   di    wilayah kerjanya;
  2. membantu pelaksanaan   Pembangunan   Desa   di   wilayah kerjanya;
  3. membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan Desa di wilayah kerjanya; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

 

 

Bagian Kedelapan

Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 16

Perangkat Desa berkewajiban :

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  4. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersi, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
  7. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  9. mengelola Keungan dan Aset Desa;
  10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  12. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  16. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

 

Bagian Kesembilan

Larangan Perangkat Desa

Pasal 17

 

Perangkat Desa dilarang :

  1. merugikan kepentingan umum;
  2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  6. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  7. menjadi pengurus partai politik;
  8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  12. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

 

BAB IV

JENIS  DESA

 

Pasal 18

 

  • Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
  • Desa Swasembada wajib  memiliki 3  (tiga)   urusan dan 3  (tiga) seksi.
  • Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga)
  • Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
  • Klasifikasi jenis desa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

BAB V

TATA KERJA

 

Pasal 19

  • Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
  • Perangkat Desa lainnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
  • Pertanggungjawaban tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk laporan secara periodik.

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris desa dan perangkat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan perangkat desa serta dengan instansi/satuan kerja dan lembaga Desa sesuai dengan tugas masing-masing.

 

Pasal 21

 

Dalam hal Kepala Desa tidak berada ditempat, Kepala Desa dapat memberikan mandat kepada Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas sehari-hari.

 

 

 

Pasal 22

 

  • Apabila Sekretaris Desa kosong Kepala Desa dapat mengangkat Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, dari perangkat desa yang dianggap mampu.
  • Dalam hal tidak ada Perangkat Desa lainnya untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

 

Pasal 23

Kepala Desa memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan kepada Perangkat Desa

 

 

BAB VI

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

 

Pasal 24

 

  • Bagian struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
  • Pengaturan jam kerja Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut :
  1. Senin sampai dengan Kamis mulai jam 08.00 sampai dengan 13.30 WIB;
  2. Jum’at mulai 000 sampai dengan 11.00 WIB;
  • Pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

 

BAB VI

SANKSI

 

Bagian Kesatu

Kepala Desa

 

Pasal 25

 

  • Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8, dan/atau melanggar larangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  dikenai sanksi administratif berupa  teguran  lisan  dan/atau  teguran  tertulis berdasarkan La.poran Hasil Pemeriksaan Inspektorat.
  • Untuk menilai Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dirnaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (4)  dan  Pasal 8, dan/ atau  melanggar larangan  sebagaimana  dirnaksud  dalam Pasal 9 melalui mekanisme pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
  • Pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dirnaksud pada ayat  (2) dilakukan berdasarkan penugasan dari 

Pasal 26

 

 

  • Teguran lisan dan/ atau teguran tertulis sebagaimana dirnaksud dalam  Pasal 25 ayat  (1)  dikeluarkan  oleh Bupati  berdasarkan Laporan Hasil Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
  • Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, teguran lisan dan/ atau teguran tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   ( 1)   tidak dilaksanakan   oleh  Kepala   Desa,   Bupati  dapat  menjatuhkan sanksi   pemberhentian  sementara  Kepala  Desa   berdasarkan laporan Camat.

 

 

 

Pasal 27

 

  • Pemberhentian sementara sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (2)  selama 90  (sembilan puluh) hari.
  • Dalam jangka waktu  90  (sembilan  puluh)   hari  sebagaimana dimaksud  ayat  ( 1)    Kepala  Desa  tidak  melaksanakan  sanksi administrasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 25 ayat  (1), pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari.
  • Pemberhentian sementara  Kepala Desa sebagaimana  dirnaksud pada ayat (1)  ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal 28

  • Dalarn hal sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 tidak dilaksanakan,  dilakukan tindakan pemberhentian tetap oleh Bupati.
  • Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal 29

 

Pada   saat   Kepala  Desa  diberhentikan    sementara,   Kepala   Desa diberikan  50%  (lima  puluh perseratus)  dari   penghasilan  tetap dan tidak mendapatkan hak-hak keuangan lainnya.

 

Pasal 30

 

Sanksi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 25  dan  Pasal 28  tidak berlaku untuk pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih  dari 5 (lima)  tahun.

 

 

Bagian Kedua

Perangkat Desa

 

Pasal 31

 

  • Perangkat Desa    yang     tidak     melaksanakan     kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalarn  Pasal  16   dan/ atau  melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 dikenai  sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
  • Teguran lisan dan/ atau teguran tertulis  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  dikeluarkan oleh Kepala Desa.
  • Dalam jangka waktu 15 (lima belas)  hari teguran lisan dan/atau teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa menjatuhkan sanksi teguran lisan dan/ atau teguran tertulis untuk yang kedua.
  • Dalam hal   Perangkat Desa tidak  melaksanakan  teguran  lisan dan/ atau   teguran   tertulis    yang   kedua,    diberikan   sanksi pemberhentian sementara.
  • Sanksi pemberhentian sementara  Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4)  berdasarkan  hasil  konsultasi  tertulis dengan Camat.

 

Pasal  32

 

  • Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) selama 90 (sembilan puluh) hari.
  • Pemberhentian sementara  Perangkat  Desa ditetapkan  dengan Keputusan Kepala Desa.
  • Setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh)  hari pemberhentian sementara  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  telah dilaksanakan  Perangkat Desa diangkat kembali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
  • Jangka waktu  30   (tiga   puluh)   hari  tersebut   pada  ayat   (2) digunakan  Kepala Desa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap Perangkat Desa.
  • Dalam hal     Perangkat   Desa   tidak    melaksanakan    sanksi administrasi  yang  dijatuhkan,  maka  diberikan  sanksi pemberhentian tetap berdasarkan hasil rekomendasi dari 
  • Pemberhentian tetap  Perangkat  Desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

 

Pasal  33

 

Pada saat perangkat  Desa diberhentikan  sementara, perangkat Desa diberikan  50% (lima  puluh perseratus)  dari   penghasilan tetap  dan tidak mendapatkan hak-hak keuangan lainnya.

 

Pasal 34

 

Sanksi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 31  dan Pasal 32  tidak berlaku untuk pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima)  tahun.

 

BAB  VIII

KETENTUAN PERALlHAN

 

Pasal 35

 

  • Pada saat  Peraturan Desa  ini   berlaku,   Kepala  Desa  dan Perangkat Desa tetap  menjalankan  tugasnya  sampai  dengan terbentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Desa.
  • Pembentukan Susunan Organisasi dan  Tata  Kerja Pemerintah Desa dilakukan paling  lambat 6  (enam)  bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
  • Perangkat Desa yang tidak  terakomodir berdasarkan Susunan Organisasi dan  Tata  Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas sesuai penugasan Kepala Desa  sampai dengan puma tugas.
  • Perangkat Desa   sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  tetap mendapatkan hak-hak keuangan yang  sama seperti perangkat desa 

 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  36

 

Peraturan Desa ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  Desa ini  dengan penempatannya  dalam Berita Desa Semitau Hulu.

 

                                                                                                            Ditetapkan di : Semitau Hulu

                                                                                                            Pada tanggal    : 12 Maret 2021

 

KEPALA DESA SEMITAU HULU

 

 

 

SAJULIARTO, S.P

                                                                                                           

Diundangkan di          : Semitau Hulu

Pada tanggal                : 12 Maret 2021

SEKRETARIS DESA SEMITAU HULU

 

 

 

A.HADI MUHAMMADI, SE

LEMBARAN DESA SEMITAU HULU TAHUN 2020 NOMOR 002

LAMPIRAN

Peraturan desa SEMITAU HULU

Nomor  2  Tahun 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEMITAU HULU

 

 

 

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SEMITAU HULU

 

 

KEPALA DESA

 

 

 

KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN/KEPALA DUSUN

 

SEKRETARIS DESA

 

KAUR PERENCANAAN

 di Evaluasi  Bupati/walikota

 

 

 

 

KAUR UMUM DAN KETATAUSAHAAN

 

KAUR KEUANGAN

 

KASI PEMERINTAHAN

 

KASI KESRA DAN PELAYANAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA SEMITAU HULU

 

 

 

 

SAJULIARTO, S.P

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

SEKRETARIS DESA KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN KASI PEMERINTAHAN KAUR KEUANGAN KAUR UMUM DAN KETATAUSAHAAN KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DUSUN ARWANA KEPALA DUSUN JON PARASUM

Sinergi Program

Website Pemda Kapuas Hulu Website Pemprov Kalbar
Website Kemendagri Website Kemendes

Peta Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung